Electoral Threshold (ET)

02Des08

Alternatif 1 (RUU/Penerapan ET tanpa PT )

Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, partai politik peserta Pemilu harus:

a. memperoleh sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) jumlah kursi DPR;

b. memperoleh sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia; atau

c. memperoleh sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Alternatif 2 (mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003/ Penerapan ET tanpa PT)

Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, partai politik peserta Pemilu harus:

a. memperoleh sekurang-kurangnya 3 % (tiga perseratus) jumlah kursi DPR;

b. memperoleh sekurang-kurangnya 4 % (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia; atau

c. memperoleh sekurang-kurangnya 4 % (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Alternatif 3 (Penerapan PT tanpa ET)

1. PT 3% dari jumlah kursi maksimal (560)

2. Kursi dari partai yang tidak mencapai PT diperlakukan dengan ketentuan:

a. kursi yang tidak terpakai menjadi hak bagi partai yang mencapai ”PT” yang memperoleh suara terbesar di suatu daerah pemilihan secara proporsional;atau

b. kursi yang tidak terpakai mengakibatkan penghitungan ulang karena terjadi pengurangan jumlah suara sah di suatu daerah pemilihan, sehingga terdapat BPP baru;atau

c. akumulasi kursi yang tidak terpakai dikumpulkan ditingkat nasional dan didistribusikan secara proporsional kepada partai-partai yang mencapai ”PT” yang memiliki akumulasi sisa suara terbesar yang belum terkonversikan menjadi kursi secara proporsional;atau

d. kursi yang tidak terpakai menjadi hak bagi partai yang mencapai ”PT” yang memiliki sisa suara terbesar di suatu daerah pemilihan secara berurutan;atau

e. akumulasi kursi yang tidak terpakai dikumpulkan terlebih dahulu ditingkat provinsi kemudian dikumpulkan kembali di tingkat nasional dan didistribusikan secara proporsional kepada partai-partai yang mencapai ”PT” yang memiliki akumulasi sisa suara terbesar yang belum terkonversikan menjadi kursi secara proporsional;

3. Kursi partai politik yang tidak mencapai ”PT” dapat digabungkan dengan partai politik lain yang mencapai ”PT” berdasarkan perjanjian diantara mereka yang dibuat sebelum pelaksanaan Pemilu dan dilaporkan ke KPU.

PartaiUntuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, partai politik peserta Pemilu harus:

a. memperoleh sekurang-kurangnya 3 % (tiga perseratus) jumlah kursi DPR;

b. memperoleh sekurang-kurangnya 4 % (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia; atau

c. memperoleh sekurang-kurangnya 4 % (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.



No Responses Yet to “Electoral Threshold (ET)”

  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: