Problema: Personalisasi, Inflexibilitas, dan Governmental Deadlock

02Des08

Pengalaman Indonesia dalam transisi demokrasi 1998-1999 dan proses pemerintahan hingga 2006, menunjukkan adanya berbagai problematika upaya mencapai suatu pemerintahan yang efektif. Secara umum ada tiga persoalan mendasar yang dapat dilihat.

[1] Pertama, adalah problema kecendrungan personalisasi lembaga kepresidenan. Pengalaman Indonesia menunjukkan kuat dan dominannya figur presiden tidak disertai dengan munculnya lembaga kepresidenan yang kuat. Misalnya, peran dan fungsi presiden menjadi sangat tergantung pada penafsiran konstitusi dari figur presiden karena tidak adanya undang-undang yang mengatur kekuasaan dan kewenangan presiden. Belum cukup diatur lembaga-lembaga penunjang kinerja presiden secara kuat dalam peraturan perundangan. Misalnya peran dan hubungan menteri-menteri belum jelas karena belum adanya undang-undang kementerian negara. Menguatnya personalisasi juga bisa terjadi sebagai implikasi tidak sengaja dari sistem pemilihan langsung. Basis kekuasaan seorang presiden dilekatkan pada pemilih, kelompok ekonomi dan kekuatan politik (partai) pendukung. Hubungan langsung tersebut apabila tidak diatur dengan baik akan bisa mengarah pada hubungan patron-client dan rent seeking. Jelas penafsiran personal peran dan kekuasaan presiden maupun pembantunya dan hubungan personal presiden dengan konstituennya akan menghambat upaya mencapai pemerintahan yang efektif. Apabila aktivitas dan hasil proses pemerintahan lebih dinikmati oleh konstituennya, kelompok ekonomi dan kekuatan politik pendukungnya, maka sistem pemerintahan tersebut jelas tidak efektif. Tidak efektif karena aspirasi dan kepentingan rakyat banyak tidak menjadi prioritas utama.

Problema tersebut memang secara teoretik menjadi salah satu kelemahan sistem pemerintahan presidensial. Seperti diungkapkan Mainwaring:

[2]“Replacing a president who has lost the confidence of his party or the people is an extremely difficult proposition…What in a parliamentary system would be a government crisis can become a full-blown regime crisis in a presidential system.

(Mengganti seorang presiden yang telah kehilangan kepercayaan dari partai atau dari rakyat menjadi persoalan yang sangat menyulitkan…Apa yang menjadi krisis pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer menjadi krisis rejim total dalam sistem presidensial).

Pengalaman Indonesia juga mengindikasikan adanya problema tersebut. Sebagai contoh adalah ketika muncul isu perlunya penggantian menteri atau impeachment terhadap presiden yang dianggap telah menyimpang. Timbul problema karena penggantian tersebut dipersoalkan legalitasnya dan ditentang oleh konstituen dari presiden itu.

Kedua adalah persoalan koalisi kekuatan politik pendukung presiden. Apabila presiden diusung oleh partai atau gabungan partai yang memperoleh suara relatif kecil, maka ia harus memperkuat posisinya dengan merekrut tokoh dari berbagai kekuatan politik lain untuk berbagai jabatan politik/publik strategis. Seringkali hubungan tersebut tidak dilanjutkan dengan formalisasi koalisi menjadi partai-partai yang memerintah. Ini menimbulkan ketidakjelasan hubungan, hak, dan kewajiban antar-institusi tersebut. Meskipun dalam pemerintahan presidensial hal itu adalah hak dari presiden, dalam kenyataanya ketidakpastian kekuatan pendukung presiden untuk memerintah menjadi tidak jelas. Dukungan terhadap kebijakan pemerintahan tidak dilakukan secara eksplisit oleh kekuatan politik yang ada. Ini juga menyebabkan format koalisi kekuatan politik untuk beroposisi pada kekuatan yang memerintah menjadi tidak jelas. Hasilnya proses pemerintahan yang memberikan hal terbaik untuk rakyat tidak maksimal.

Ketiga adalah persoalan hubungan kekuasaan antar-lembaga.[

3] Beberapa pemikir menunjukkan kemungkinan munculnya kemandegan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan apabila muncul ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif. Alasannya adalah keduanya memiliki kekuasaan dari rakyat melalui suatu sistem pemilihan secara terpisah. Menurut Juan Linz, sistem pemerintahan presidensial tidak memiliki prinsip-prinsip demokratis dan mekanisme konstitutional yang efisien untuk menyelesaikan konflik antar-lembaga tersebut. Keadaan akan lebih diperparah oleh keberadaan sistem kepartaian yang terfragmentasi.

[4] Mainwaring menunjukkan implikasi ketidakharmonisan dari hubungan kelembagaan tersebut pada kemungkinan imobilism bahkan deadlock.

“Presidential systems are more prone to immobilism than parliamentary system for two primary reasons. They are more apt to have executive whose program is consistently blocked by the legislature, and they are less capable of dealing with this problem when it arises. The president may be incapable of pursuing a coherent course of action because of congressional opposition, but no other actor can resolve the problem playing in democratic rule of the game. [5]

(Sistem-sistem Pemerintahan Presidensial akan cendrung mengalami kemandegan daripada sistem sistem pemerintahan Parlementer. Ada tendensi bagi sistem-sistem presidensialisme untuk menemukan program-program dari eksekutif untuk dihambat oleh legislatif. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk merespon kalau persoalan tersebut muncul. Akibatnya presiden tidak dapat melakukan tindakan yang koheren karena oposisi dari parlemen, dan tidak ada aktor lain yang dapat menyelesaikan problema bermain dengan aturan main yang demokratis).


[1] Menurut Mainwaring: “In synthesis, following Lijphart, (1984,, pp. 68-74), I define presidentialism according to two dimensions: whether the chief executive is elected directly and whether the term of office is fixed…Juan Linz, “The Perils of Presidentialism,” Journal of Democracy 1 (1990): 51-69.

[2]Ibid.

[3] Jose Antonio Cheibub, “Minority Governments, Deadlock Situations, and the Survival of Presidential Democracies” Comparative Political Studies 35(3) (April 2003) 384-412, Sage Publications.

[4] Juan Linz

[5] Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy:The Difficult Combination,” Comparative Political Studies, 26 (1993), 198-222. An among all of the choices regarding institutions, none is more important than the system of government: presidential, semipresidential, parliamentary, or some hybrids.



No Responses Yet to “Problema: Personalisasi, Inflexibilitas, dan Governmental Deadlock”

  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: