Menuju Sistem Politik yang Demokratis

02Des08

Pengertian, Problema, dan Dasar Pemikiran

Dalam menyempurnakan proses reformasi untuk menuju suatu sistem politik yang demokratis maka perlu kejernihan terhadap konsep politik yang demokratis dan sistem politik yang demokratis. Setelah itu pembahasan akan difokuskan pada konsepsi dan teoretisasi tentang penguatan lembaga-lembaga politik seperti partai dan sistem kepartaian. Pembahasan dilanjutkan dengan berbagai pemikiran untuk penguatan proses politik seperti pemilu. Bagian menuju sistem politik yang demokratis ini akan diakhiri dengan pembahasan tentang keterkaitan antara lembaga-lembaga politik dan proses politik.


Politik yang demokratis bermakna. Secara umum kata demokrasi bermakna pemerintahan oleh rakyat. Secara historis, konsep demokrasi memang ditujukan sebagai perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter dan situasi ketidakadilan sosial. Pengertian politik yang demokratis memang lebih luas daripada konsep institusi-institusi demokrasi. Institusi demokrasi seringkali diartikan sebagai:

Institutions are a socially constructed set of arrangements routinely exercised and accepted. Democratic institutions are in essence a set of arrangements for organizing political competition, legitimating rulers and ensuring accountable governance, typically through free elections to determine the composition of the legislature and of the government (in other words, representative rather than direct democracy). They also imply a liberal state and limited government (hence liberal democracy) in which the basic rules of governance are established by the constitution and the rule of law. Furthermore, democratic institutions are underpinned by common citizenship, in which the rights and freedoms of all citizens are equally protected under the law.

(Institusi adalah aturan yang dibentuk secara sosial dan dipraktekan secara rutin dan diterima secara umum. Institusi demokrasi pada dasarnya adalah seperangkat aturan untuk mengorganisir persaingan, melegitimasi penguasa, dan menjamin tata pemerintahan yang akuntabel, khususnya melalui pemilihan umum yang bebas (dengan kata lain demokrasi perwakilan daripada demokrasi langsung). Konsep ini juga mengindikasikan sebuah negara liberal dan pemerintahan terbatas (karena itu demokrasi liberal) yang mana dasar hukum dari tata pemerintahan berdasarkan konstitusi dan kedaulatan hukum. Lebih lanjut, institusi-institusi demokrasi adalah disangga oleh suatu basis kewarganegaraan, yang mana hak dan kebebasan semua penduduk dilindungi secara adil oleh hukum).

Sedangkan politik yang demokratis bermakna lebih luas.[1] Ia mencakup praktek politik yang terjadi dalam tubuh negara maupun masyarakat. Ia juga meliputi baik persoalan demokrasi formal dan prosedural, maupun demokrasi subtantif. Demokrasi formal merujuk pada institusi, prosedur, dan rutinitas dari sistem demokrasi. Sedangkan demokrasi substansi merujuk pada redistribusi kekuasaan, dalam hal ini sejauhmana warganegara dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Politik yang demokratis di sini juga mengindikasikan perlunya institusi, prosedur, dan rutinitas didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat pada pemerintahan dan elite-elite politik dan keadilan politik bagi semua rakyat. Politik yang demokratis bahkan seringkali dianggap sebagai situasi atau konteks yang dapat melahirkan suatu institusi demokrasi.

Sistem politik yang demokratis mengandung pengertian bagaimana institusi, prosedur, dan rutinitas demokrasi menyatu dalam kultur berpolitik di tempat tersebut. Dalam hal ini semakin mengemukanya cara-cara demokrasi untuk menata negara, politik, dan masyarakat. Politik yang demokratis menjadi sebuah sistem bila kepentingan berbagai aktor dalam jangka panjang adalah untuk menjaga stabilitas aturan-aturan main demokratis yang mereka sepakati. Biasanya, ada dua tahap dari proses politik yang demokratis bergerak menuju sistem demokrasi. Sebagai contoh, dalam waktu yang relatif singkat, institusi atau prosedur pemilu dibuat dan digunakan di suatu tempat. Kemudian dengan beberapa pemilu, para politisi dan pemilih belajar mengaplikasikan aturan main itu ke dalam konteks sosialnya. Aturan pemilu itu akan menjadi sistem ketika aturan tersebut menyatu dengan kultur politik masyarakat dan aktor-aktor yang ada berupaya menjaga keberlangsungannya.

Reformasi politik dalam banyak kajian belum sepenuhnya mengarahkan politik Indonesia menuju politik yang demokratis. Masih terbentang kesenjangan antara harapan demokratisasi pada level negara, politik, dan masyarakat. Kesenjangan yang terbentang tersebut seringkali dimaknai sebagai democratic defisit. Pemilih lebih banyak dimobilisasi daripada terlibat secara substantif. Partai lebih banyak sibuk mempersiapkan dan terlibat pemilu daripada merespon tuntutan rakyat akan lapangan pekerjaan, dan pelayanan umum. Pemilu lebih banyak sebagai seremoni untuk memilih elite daripada beradu program dan kebijakan. Proses politik untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat menjadi mahal dan elitis.

Oleh karena itu mendesak untuk dilakukan upaya merespon democratic defisit ini untuk menuju sistem politik yang demokratis. Pembahasan akan difokuskan pada konsepsi dan teoretisasi tentang penguatan lembaga-lembaga politik seperti partai dan sistem kepartaian serta dilanjutkan dengan uraian berbagai pemikiran untuk penguatan proses politik seperti pemilu.

Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan upaya melihat aplikasi konsepsi partisipasi dan representasi pada lembaga dan proses politik secara secara kritis. Dalam hal ini semangat memperkuat lembaga dan proses politik adalah dalam rangka menjadikannya sensitif dan responsif terhadap keinginan rakyat. Aturan main dan mekanisme yang dibuat harus juga aplikatif. Misalnya pengertian wakil rakyat dikaitkan dengan tingkah laku yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Penguasa yang memerintah harus dipilih melalui pemilu. Warga negara dijamin haknya untuk mengutarakan dan menuntut institusi yang mengatasnamakan mereka merespon kepentingan mereka. Adanya prosedur yang memungkinkan pemilik kedaulatan, rakyat, mengawasi dan memberikan sanksi terhadap mereka yang mengatasnamakan mereka. Adanya mekanisme check and balances antar lembaga-lembaga pemerintahan sehingga akhirnya adalah untuk kepentingan rakyat.

beradu program dan kebijakan. Proses politik untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat menjadi mahal dan elitis.

Oleh karena itu mendesak untuk dilakukan upaya merespon democratic defisit ini untuk menuju sistem politik yang demokratis. Pembahasan akan difokuskan pada konsepsi dan teoretisasi tentang penguatan lembaga-lembaga politik seperti partai dan sistem kepartaian serta dilanjutkan dengan uraian berbagai pemikiran untuk penguatan proses politik seperti pemilu.

Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan upaya melihat aplikasi konsepsi partisipasi dan representasi pada lembaga dan proses politik secara secara kritis. Dalam hal ini semangat memperkuat lembaga dan proses politik adalah dalam rangka menjadikannya sensitif dan responsif terhadap keinginan rakyat. Aturan main dan mekanisme yang dibuat harus juga aplikatif. Misalnya pengertian wakil rakyat dikaitkan dengan tingkah laku yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Penguasa yang memerintah harus dipilih melalui pemilu. Warga negara dijamin haknya untuk mengutarakan dan menuntut institusi yang mengatasnamakan mereka merespon kepentingan mereka. Adanya prosedur yang memungkinkan pemilik kedaulatan, rakyat, mengawasi dan memberikan sanksi terhadap mereka yang mengatasnamakan mereka. Adanya mekanisme check and balances antar lembaga-lembaga pemerintahan sehingga akhirnya adalah untuk kepentingan rakyat.



No Responses Yet to “Menuju Sistem Politik yang Demokratis”

  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: