Tanggapan Pemerintah mengenai pemilihan Dewan

02Des08

Pemerintah telah mengikuti secara seksama pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Terdapat pandangan yang sangat beragam sebagai respon terhadap penjelasan Pemerintah dan terhadap substansi kedua naskah RUU yang disampaikan pada tanggal 10 Juli yang lalu, berkaitan dengan:

1. Sistem Pemilu.

2. Persyaratan mengikuti pemilu.

3. Alokasi kursi anggota DPR.

4. Daerah pemilihan untuk anggota DPR RI.

5. Alokasi kursi anggota DPRD provinsi

6. Alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota.

7. Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota.

8. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan.

9. Pengaturan tentang daerah pemilihan yang hilang.

10. Tata cara pelaksanaan setiap tahap pemilu, baik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

11. Persyaratan peserta pemilu partai politik.

12. Persyaratan peserta pemilu perorangan.

13. Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

14. Penyusunan DCS dan DCT.

15. Akuntabilitas calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapan dalam DCS dan DCT oleh KPU.

16. Kampanye.

17. Pemungutan suara.

18. Penetapan hasil Pemilu.

19. Penetapan perolehan kursi.

20. Penetapan calon terpilih.

21. Penyelesaian sengketa pemilu.

22. Pengawasan atas pelaksanaan kampanye.

23. Jumlah pemilih setiap TPS.

Keragaman pandangan tersebut dapat bersumber dari paling sedikitnya empat faktor. Pertama, terdapat kemungkinan beragamamnya penafsiran atas pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945. Kedua, terdapat kemungkinan beragamnya aspirasi politik dari masing-masing fraksi berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, terdapat beragamnya pengalaman empirik berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden masing-masing berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Undang-Undang 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Keempat, terdapat beragamnya antisipasi penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pemerintah menyampaikan penghargaan dan menghormati berbagai keragaman pandangan yang telah kita dengarkan bersama. Keragaman pandangan ini sesungguhnya menceminkan betapa kayanya alternatif kemungkinan rumusan pengaturan yang dapat dibuat dalam bentuk UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun UU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berbagai alternatif perumusan pengaturan yang kelak akan difinalisasi tentu saja dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pemilu, baik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis sesuai azas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kesemuanya dimaksudkan sebagai perwujudan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pimpinan dan Anggota Pansus yang terhormat,

Pemerintah berpendapat bahwa berbagai pandangan apapun yang berkembang akan menjadi substansi penting dalam tahapan-tahapan pembahasan selanjutnya sesuai tatacara dan mekanisme penyelesaian pembahasan RUU.

Mengingat keterkaitan substansi antara satu RUU dengan RUU yang lain dari paket UU bidang politik, Pemerintah berpendapat bahwa pembahasan atas seluruh RUU bidang politik senantiasa dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara satu RUU dengan RUU lainnya.

Akhirnya, Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk membahas kedua RUU dimaksud melalui tahapan-tahapan yang telah disusun sesuai tatacara dan mekanisme penyelesaian pembahasan UU baik dalam forum Pansus, Panja, Timus dan Timsin, serta kelak pada sidang paripurna.



No Responses Yet to “Tanggapan Pemerintah mengenai pemilihan Dewan”

  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: